peraturan tentang desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20152014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. peraturan tentang desa

 
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20152014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11peraturan tentang desa 4

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. Tugas dari Bendahara Desa seperti yang tertera dalam Pasal 7 PMK. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata; b. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Sebagaimana ketentuan UU Desa,. Latar Belakang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. batas pelaporan sesuai perturan. wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum. 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Sobat Desa bisa menemukan Sekumpulan Tupoksi Prades dalam artikel ini yang tentu saja sudah Kami olah menurut peraturan-peraturan tersebut. 2020/No. . Pejabat Pengundangan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota BatuNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. Laporan Desa. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-. 30. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa / Kampung Wisata. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Tahun. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2018 T ENTANG PENGELOI-AAN RAHMAT MAHA ESA MENTERI DAI-AM Pcmcrintah 43 2014 O 201 47 2015 43 2014 6 tentang U 2008 Negara Republik Republik 2, U Not-nor O tentang Republik 7 , Republik 5499: 3, tentang 6 Republik Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. Download beberapa aturan diatas melalui link ( kumpulan peraturan tentang desa) yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. NOMOR 22 TAHUN 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 3 6. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 238 TAHUN 20212021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 43/2014). 3. Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. MEMUTUSKAN: :. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);. Memang, tidak ada kewajiban untuk membuat aturan sanksi tersebut. Glosarium. 5. Nomor Pengundangan. pada Irbih REP BPD 20 (dun h 36Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. 001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 73, BN. Contoh peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa salah satunya adalah Permendagri No. 222/PMK. 2005. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 9, BN. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 20202021. Sobat Desa bisa menemukan Sekumpulan Tupoksi Prades dalam artikel ini yang tentu saja sudah Kami olah menurut peraturan-peraturan tersebut. 4587, LL SETNEG : 45 HLM. Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 UU No. Peraturan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Budaya; Mengingat : 1. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, terlebih dahulu telah diintrodusir dalam PMK mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, padahal peraturan yang mengatur tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama beserta file download nya dalam bentuk format PDF: Jika Sobat Desa tidak ingin repot-repot membaca satu per satu peraturan di atas tentang Apa saja Tupoksi Perangkat Desa terbaru ini. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa; 11. U. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. go. 2094. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); 9. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang. c. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa (Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Definisi Peraturan. membawa perubahan yang signifikan di . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PP 60/2014). PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. 6. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata KerjaPeraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ini yang dimaksud dengan: Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ba. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawadaruratan dan sebagainya). Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Mengingat : 1. berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan. Permendagri No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa. 569, kemendagri. j. Website Database Peraturan BPK. Pelajari lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui tag dibawah ini. Pasal 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. ABSTRAK: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Pengelolaan Aset Desa Diinput 11 jam yang lalu STANDAR LAYANAN. 3 6. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent ang Desa , telah ditetapkan Peraturan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 2017/NO. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang. Tipe Dokumen. Kumpulan UU Desa. id : 34 hlm. Kata kunci: penyebarluasan peraturan. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. U. penegasan mengenai pengertian pembentukan Desa yang diartikan pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan,. ABSTRAK PERATURAN. PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. E. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan11. “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus men-dapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Per-1 Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), hlm 15. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi. 193/PMK. isasr BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUI/I Desa yang terrliri atas Musyawarah Desa/Mr,rsyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dalam undang- Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 9 tentang P erubahan K edua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 201 9 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ); 8. 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Diubah dengan : PMK No. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. 1100. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 907 kali: Status: Mencabut : Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi: nomor: 3: tahun: 2021: tentang: pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersamatentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA PURWODADI, Menimbang : a. Aturan Turunan. 11. (1) Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Nomor. Nomor Tambahan. com Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa T. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 11. 2 2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentuka n Daerah -D aerah Kabupaten D alam L ingku ngan Daerah Istimewa Jogj akarta ( Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ; 2. tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 4). Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Kewajiban perpajakan untuk instansi pemerintah, termasuk di dalamnya desa, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan. 252, peraturan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). BAB IV PENYALURAN Pasal 15 (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. 20. “Selain itu, melalui bupati dan wali kota, Kemdagri menugaskan kepala desa agar segera menyusun dan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa,” kata Yusharto. Bentuk. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tak memuat sanksi. bahwa di Kabupaten Malang terdapat desa yang perlu mendapatkan perhatian dan pengaturan demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat; c. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16. 22/1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala Desa Pasal 208 menyebutkan: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”. id: 21 hlm. 31 Desember 2014. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat : a. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedudukan Peraturan Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Tanggal Pengundangan. go. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa. tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Menetapkan. 118/PMK. Undang-Undang No. Pejabat Pengundangan.